Latar Belakang Latar Belakang Masalah Irian Barat – Makalah Dan Perjuangannya – Menjulang tinggi di pusat Kota Makassar, sekitar setengah kilometer sebelah Selatan Lapangan Karebosi. Monumen yang didirikan di atas lahan seluas satu hektare ini dibangun pada tanggal 11 Januari 1994. Peletakan batu pertama dilaksanakan oleh Menko Polkam Soesilo Sudarman, dan diresmikan oleh Presiden H. M. Soeharto, pada tanggal 19 Desember 1995. Monumen Pembebasan Irian Barat atau lebih dikenal sebagai Monumen Mandala adalah pengingat atas keberhasilan Indonesia merebut kembali pembebasan wilayah Irian Barat -sekarang Papua- yang bergolak pada 1962 ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ketika itu Indonesia masih dipimpin presiden pertama RI, Soekarno. Meskipun Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan hampir 20 tahun, namun Belanda masih menguasai wilayah Irian Barat. Tinggi Menara Monumen yang mencapai ketinggian 62 meter merupakan simbol tahun 1962, tahun terjadinya perjuangan pembebasan Irian Barat. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, tercatat salah satu peristiwa penting yakni pembebasan Irian Barat dari tangan pemerintahan Belanda yang masih ingin menguasai salah satu wilayah Indonesia meski saat itu Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Meski sidang Konferensi Meja Bundar KMB telah dilaksanakan dan menghasilkan salah satu keputusan yakni Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya, kecuali wilayah Irian Barat yang rencananya akan dikembalikan setahun kemudian, namun setelah pengakuan kedaulatan. Belanda tidak juga menyerahkan wilayah Irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Keadaan ini akhirnya melatar belakangi timbulnya perjuangan melalui jalur diplomasi dan konfrontasi dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Belanda untuk Irian Barat. Perjuangan Diplomasi Dalam upaya membebaskan wilayah Irian Barat dari kekuasaan pemerintah Belanda, maka pemerintah Indonesia mengambil langkah perjuangan diplomasi yang dilakukan secara bilateral, baik dengan pemerintah Belanda maupun dengan dunia Internasional. Jalur diplomasi atau perundingan pertama kalinya dilakukan pada masa pemerintahan kabinet Natsir di tahun 1950, meski berakhir dengan kegagalan bahkan pemerintah Belanda memasukkan wilayah Irian Barat dalam wilayah kerajaannya secara sepihak ditahun 1952. Hal ini juga yang berlanjut di masa kabinet Sastroamidjojo dengan melakukan diplomasi Internasional dengan membawa masalah Irian Barat pada forum PBB namun tidak membawa hasil. Lalu pada masa kabinet Burhanuddin diplomasi masih terus dilakukan namun pemerintah Belanda menanggapi bahwa masalah Irian Barat merupakan masalah antara Indonesia – Belanda dan mengajukan usul yang berisi tentang penempatan Irian Barat di bawah Uni Indonesia – Belanda. Perjuangan diplomasi tidak berhenti sampai disitu karena pemerintah Indonesia juga melakukan pendekatan dengan negara-negara di Asia -Afrika dan hal ini membawa hasil yang positif antara lain Dalam Konferensi Pancanegara II di Bogor, 5 negara peserta sepakat mendukung Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Dalam Koferensi Asia-Afrika para peserta mengakui bahwa wilayah Irian Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Namun sayangnya, perjuangan diplomasi ini tidak membawa hasil sehingga hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda semakin memanas. Perjuangan Konfrontasi Karena perjuangan melalui jalur diplomasi tidak membawa hasil, maka akhirnya pemerintah Indonesia mengubah bentuk perjuangannya menjadi konfrontasi, apalagi saat itu hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda telah memanas. Hingga tahun 1957 Belanda tetap menduduki Irian Barat, sehingga pemerintah Indonesia memustuskan untuk meningkatkan perjuangannya melalui jalur konfrontasi dengan melakukan aksi-aksi pembebasan Irian Barat. Aksi ini dilakukan di seluruh wilayah tanah air Indonesia yang dimuali dengan pengambil alihan perusahaan milik Belanda. Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diambil alih oleh bangsa Indonesia pada bulan Desember 1957 antara lain Nedertlandsche Handel Maatschappij sekarang menjadi Bank Dagang Negara. Bank Escompto di Jakarta. Perusahaan Philips dan KLM. Baca Juga “Peristiwa & Sejarah” Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Jepang Kemudian pada tangggal 17 Agustus 1960 pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda. Dengan semakin tegangnya hubungan antara pemerintah Indonesia dan Belanda saat itu, maka dalam sidang umum PBB ditahun 1961, masalah ini kembali diperdebatkan. Lalui Sekretaris Jenderal PBB saat itu yaitu U Thant menyarankan kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat, Ellsworth Bunker untuk mengajuka usul penyelesaian masalah Irian Barat. Pada bulan Maret 1962, Ellsworth Bunker lalu mengusulkan agar pihak pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia yang dilakukan melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Akhirnya Indonesia menyetujui usul Bunker tersebut dengan catatan agar waktu 2 tahun itu diperpendek. Sebaliknya pemerintah Belanda tidak mau melepaskan Irian Barat, bahkan membentuk negara “Boneka” Papua. Dengan sikap pemerintah Belanda tersebut maka tindakan pemerintah Indonesia dan politik konfrontasi ekonomi ditingkatkan menjadi konfrontasi di segala bidang. Upaya Pembebasan Irian Barat Oleh Indonesia Dibalik terbentuknya Monumen Mandala dan sejarah tentang upaya pembebasan Irian Barat oleh Indonesia yang dimulai pada tahun 1957. Adapaun upaya yang dilakukan Indonesia adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, dimulai pengambilan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kamu buruh. Untuk mencegah anarki KSAD, Nasution, mengambil alih semua perusahaan Belanda dan menyerahkannya kepada pemerintah. Hubungan Indonesia semakin memuncak ketegangan pada 17 Agustus 1960, ketika Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatic dengan kerajaan Belanda. Pada pidatonya tanggal 30 September 1960 presiden Soekarni di depan Sidang Majelis Umum PBB mengaskan kembali sikapnya tentang upaya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI. Dalam pidato yang berjudul Membangun Dunia Kembali, Soekarno mengeskan bahwa “Kami telah berusaha untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Kmai telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesabaran dan penuh toleransi dan penuh harapan. Kami telah beruaha untuk mengadakan perundinga-perundingan bilateral… Harapan lenyap, kesabaran hilang; bahkan toleransi pun mencapai batasnya. Semuanya itu kini habis dan Belanda tidak memberikan alternative lainnya, kecuali memperkeras sikap kami” Dan dengan pidato presiden Soekarno dibuka kembalinya perdebatan Irian Barat di PBB. Usulan yang muncul dari perdebatan itu adalah agar pihak Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Namun tetap saja Belanda tidak ingin menyreahkan Irian Barat ke Indonesia. Maka Indonesia akan menmpuh dengan kekuatan milter. Belanda mengajukan nota protes kepada PBB bahwaa Indonesia akan melakukan agresi. Belanda kemudian memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mendatangkan bantuan dengan mengerahkan kapal perangnya ke perairan Irian, diantarnya adalah kapal induk Karel Doorman. Dan pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno di depan rakyat Yogyakarta mengeluarkan komando untuk berkonfromtasi secara militer dengan Belanda yang disebut Trikora. Adapaun isi dari Trikora yaitu Baca Juga “Pendidikan Barat Di Indonesia” Sejarah & Pengaruh Perkembangan Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua bentukan Belnda Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna memeprtahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah dan bangsa Belanda di Papua. Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No 1 tahun 1962 tertanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto. Sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, unsur militer Indonesia dari kesatuan Motor Torpedo Boat, telah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Namun upaya ini diketahui oleh Belanda sehinga terjadi pertempuran yang tidak seimbang di laut Aru antara kapal-kapal boat Indonesia dengan kapal-kapal Belanda. Naas Kapal MTB Macan Tutul, berhasil ditembak Belanda sehingga kapal terbakar dan tenggelam. Peristiwa ini memakan korban Komodor Yos Sudarso, Deputy KSAL dan Kapten Wiratno yang gugur bersamaan dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul. Pemerintah Belanda pada mulanya menganggap enteng kekuatan militer di bawah Komando Mandala. Belanda menganggap bahwa pasukan Indonesia tidak akan mampu melakukan infiltrasi ke wilayah Irian. Namun ketika operasi infiltrasi Indonesia berhasil merebut dan menduduki kota Teminabuan, Belanda terpaksa bersedia kembali untuk duduk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian. Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda di PBB menyadari bahwa tuntutan pimpinan Indonesai bukan suatu yang main-main. Di sisi lain Pemerintah Amerika Serikat juga menekan pemerintah Belanda untuk kembali berunding, agar Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak terseret dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik Barat Daya. Amerika Serikat juga punya kepentingan dengan kebijakan politik luar negerinya untuk membendung arus komunis di wilayah ini. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Iriandari pihak Belanda ke PBB. Untuk kepentingan ini kemudian dibentuklah United Nation Temporary Excecutive Authority UNTEA yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan perjanjian New York, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat Pepera di Irian Barat sebelum akhir 1969 dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima apapun hasil dari Pepera tersebut. Tindak lanjut berikutnya adalah pemulihan hubungan Indonesia Belanda yang dilakukan pada tahun 1963 dengan membuka kembali kedutaan Belanda di Jakarta dan kedutaan Indonesia di Den Haag. Sesuai dengan Perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 secara resmi dilakukan penyerahan kekuasan Pemerintah Irian Barat dari UNTEA kepada Pemerintah Republik Indonesia di Kota Baru/Holandia/Jaya Pura. Kembali Irian ke pangkuan RI berakhirlah perjuangan memperebutkan Irian Barat. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian New York, Pemerintah Indonesia melaksanakan tugas untuk melaksankan Act Free Choice/Penentuan Pendapat Rakyat Pepera. Pemerinatah Indonesia menjalankan dalam tiga tahap. Tiga tahapan ini sukses dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan hasil dari Pepera kemudian dibawa oleh Duta Besar Ortis Sanz ke New York untuk dilaporkan ke Sidang Umum Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 menerima hasil Pepera yang telah dilakukan Indonesia karena sudah sesuai dengan isi perjanjian New York. Sejak saat itulah Indonesia secara de Jure dan de Facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Alasan Dibangunnya Monumen Mandala di Makssar Mengapa monumen ini dibangun di Makassar? Karena perjuangan dimulai dari kota ini. Di sinilah bermarkas pasukan pembebasan Irian Barat. Sejarah mencatat, perundingan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda untuk membebaskan Irian Barat ketika itu semuanya kandas dan berakhir sia-sia tanpa hasil. Akhirnya, pemerintah menggunakan kekuatan militer; Presiden Soekarno pada Desember 1961 mencetuskan Tiga Komando Rakyat atau Trikora. Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta, dan mengangkat Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima serta Komando Mandala. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian Barat dengan Indonesia. Guna melancarkan operasi militer ini Indonesia membeli berbagai macam peralatan militer dari Uni Soviet, antara lain Baca Juga “Raja Pertama Kerajaan Kutai” Kejayaan & Runtuhnya 41 Helikopter MI-4 angkutan ringan, 9 Helikopter MI-6 angkutan berat, 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17, 10 pesawat buru sergap MiG-19, 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet, dan 1 buah Kapal penjelajah kelas Sverdlov yang diberi nama sesuai dengan wilayah target operasi, yaitu KRI Irian. Dari jenis pesawat pengebom, terdapat 22 unit pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16, dan 12 pesawat TU-16 versi maritim yang dilengkapi dengan persenjataan peluru kendali anti kapal rudal air to surface jenis AS-1 Kennel. Sementara dari jenis pesawat angkut terdapat 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan AQvia-14, 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12B buatan Uni Soviet dan 10 pesawat angkut berat jenis C-130 Hercules buatan Amerika Serikat. Semua potensi nasional kala itu dimobilisasi. Mulai pusat hingga daerah, bersiap-siap melakukan langkah militer untuk merebut Irian Barat. Soekarno membentuk Komando Mandala yang besifat gabungan. Setelah itu melantik Brigjen Soeharto menjadi Deputi Wilayah Indonesia Timur dan Panglima Komando Mandala setelah pangkatnya dinaikkan menjadi Mayjen. Makna dari Bentuk Desain Monumen Mandala Desain monumen yang dibuat dengan bentuk segi tiga sama sisi menyimbolkan Tiga Komando Rakyat Trikora. Pada bagian bawah monumen, terdapat relief lidah api yang menjadi simbol semangat dari Trikora, sementara relief sama di bagian atas melambangkan semangat yang tidak pernah padam. Lalu ada juga 27 patung batang bambu runcing sebagai simbol instrumen perjuangan fisik rakyat saat itu. Monumen juga dikelilingi oleh kolam yang berarti kejernihan berpikir yang mutlak dimiliki dalam setiap perjuangan. Sayang, kondisi monumen terlihat kurang mendapat perawatan. Dinding menara dan beberapa bagian monumen ditumbuhi lumut dan semak, begitu pula kolam air yang mengelilingi monumen sudah tidak berfungsi lagi. Apabila Anda melihat di ketinggian puncak menara, di sana terlihat sebuah harde penangkal petir yang seolah hendak menusuk langit; bermakna cita-cita tinggi yang hendak diraih. . Keseluruhan tinggi monument Mandala mencapai 75 meter, terdiri empat lantai. Lantai pertama menggambarkan perjuangan pahlawan lokal, sementara lantai dua menggambarkan perjuangan pahlawan nasional. Di areal tersebut juga terdapat beberapa bangunan lain, seperti galeri, dan ruang pertemuan. Khusus galeri, saat ini difungsigandakan sebagai Sekretariat Dewan Kerajinan Nasional Indonesia Daerah Sulsel. Sementara ruang pertemuan masih sering dipakai, seperti seminar dan aktifitas sejenis lainnya. Ruang pertemuan ini disewakan dan ada pengelola khusus yang menanganinya. Tepat di belakang monumen, terdapat panggung pertunjukan yang biasa dipakai band-band lokal maupun nasional menghibur penggemarnya. Panggung itu berhadapan dengan tiga tribun untuk penonton. Dua tribun penonton biasa, dan satu tribun di bagian tengah diapit oleh dua tribun biasa, ada juga tribun untuk tamu khusus atau very important person. Saat tulisan ini dibuat, panggung pertunjukan tersebut sedang direnovasi. Terlihat beberapa bagian masih dalam tahap penyelesaian. Baca Juga Pengertian, Tujuan Dan 10 Isi Konferensi Meja Bundar KMB Perjuangan Pembebasan Irian Barat Diorama 1 “ Kongres Rakyat Pembentukan Provinsi Irian Barat di Maluku 1955 “ Sesuai hasil Kongres Rakyat seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Agustus 1955 yang dihadiri 500 orang wakil-wakil dari berbagai daerah yang telah menghasilkan suatu resolusi mengenai Irian Barat. Resolusi tersebut antara lain berbunyi Perjuangan untuk pembebasan Irian Barat merupakan sebagain dari perjuangan nasional rakyat Indonesia dan pembentukan Provinsi Irian Barat harus dipercepat. Sebagai tindak lanjut dari resolusi tersebut dalam tahun itu juga di Soasiu, Maluku dibentuk Kongres Rakyat Pembentukan Provinsi Irian Barat. Presiden Soekarno secara resmi mengesahkan pembentukan Provinsi Irian Barat dan menunjuk Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai gubernurnya. Di hadapan peserta kongres, Menteri Dalam Negeri melantik secara resmi Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai Gubernur Irian Barat. Diorama 2 “ Pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat 17 Januari 1958 Guna merealisasikan pidato kenegaraan Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1958 yang berjudul Tahun Tantangan, maka ditempuhlah jalan lain di luar diplomasi dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat No. Kpts Peperpu 012/1958 maka pada tanggal 17 Januari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat FNPIB yang diketuai oleh KSAD Mayor Jenderal Nasution di Markas Besar Angkatan Darat MBAD Jakarta. Sebagai Sekretaris Jenderal FNPIB adalah Letnan Kolonel Pamoe Rahardjo, sedangkan anggota-anggotanya terdiri dari Badan Kerja Sama BKS Pemuda Militer, BKS Tani Militer, BKS Buruh Militer, BKS Wanita Militer, BKS Ulama Militer, BKS Khusus dan Badan Pekerja Legium Veteran. Diorama 3 “ Tri Komando Rakyat 19 Desember 1961 “ Sehubungan dengan sikap Belanda yang tidak bersedia menyelesaikan konflik Irian Barat melalui forum PBB, Pemerintah RI tidak bersedia lagi melakukan perundingan. Sejak saat itu Pemerintah RI menitikberatkan perjuangan pembebasan Irian Barat dalam bidang militer. Sebagai tindak lanjut pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun-Alun Yogyakarta Presiden Soekarno mengkomandokan Tri Komando Rakyat TRIKORA yang berbunyi sebagai berikut Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda; Kibarkan Sang Merah Putih di irian Barat tanah Air Indonesia; Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Baca Juga “Perjanjian Giyanti” Sejarah & Latar Belakang – Isi – Dampak Diorama 4 “ Mobilisasi Umum, 4-8 Januari 1962 di Makassar “ Tindak lanjut dari TRIKORA, maka di seluruh Indonesia mulai dari tigkat Pusat dan Daerah dilakukan mobilisasi umum dalam rangka pembebasan Irian Barat. Seluruh kekuatan cadangan Nasional dikerahkan. Sebelum dilakukan mobilisasi umum didahului dengan kampanye melalui rapat-rapat raksasa mulai dari tingkat Pusat hingga Daerah. Pada tanggal 4 8 Januari 1962 di Lapangan Karebosi Makassar diadakan rapat raksasa dalam rangka pembebasan Irian Barat. Dalam rapat itu hadir Presiden Soekarno, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nasution dan Panglima Daerah Militer XIV/Hasanuddin. Pada kesempatan itu Presiden Soekarno mengatakan “Rebut Irian Barat sebelum Ayam Berkokok”. Diorama 5 “ Pelantikan Panglima Mandala di Istana Bogor oleh Presiden Soekarno, 13 Januari 1962 “ Setelah Trikora dikomandokan di Yogyakarta, pada tanggal 2 Januari 1962 Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Nomor 1/1962 yang isinya membentuk Komando Mandala untuk membebaskan Irian Barat bersifat gabungan. Kemudian Presiden Soekarno menunjuk Brigadir Jenderal Brigjen Soeharto dan menaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal Mayjen, sebagai Deputy Wilayah Indonesia Timur dan Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Mayor Jenderal Soeharto dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 13 Januari 1962 di Istana Bogor. Diorama 6 “ Pertempuran Laut Aru, 15 januari 1962 “ Tiga buah kapal Motor Terpedo Boat MTB ALRI, yaitu KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau, pada tanggal 15 Januari 1962 melakukan gerakan malam di sekitar Kepulauan Aru. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan infiltrasi pasukan ke daerah Irian Barat lewat laut. Gerakan kapal ALRI tersebut telah diketahui oleh dua buah pesawat terbang Belanda jenis Neptune dan Firefly serta dua kapal perang Belanda jenis Destroyer dan Fregat yang berada pada posisi jarak 7 mil. Kedua pesawat dan kapal perang tersebut menembakkan peluru suar ke arah kapal KRI yang segera dibalas kembali oleh KRI Macan Tutul dan KRI Harimau. Tembakan itu dibalas kembali oleh kedua kapal perang Belanda dan berkobarlah pertempuran yang tidak seimbang. KRI Macan Tutul terkena tembakan peluru meriam di bagian anjungan dan lambung yang mengakibatkan kapal tersebut terbakar dan tenggalam pada pukul waktu setempat bersama Komodor aut Yos Sudarso Diorama 7 “ Panglima Mandala sedang memberikan penjelasan Tugas-tugas Operasi Mandala 1962” Setelah wewenang diberikan kepada Mayoe Jenderal Soeharto sebagai panglima Komando Mandala, ia segera menyusun Organisasi Komando Mandala dengan ciri-cirinya meliputi wilayah Indonesia Timur, menyelenggarakan operasi-operasi militer pada waktunya dalam rangka Trikora Pembebasan Irian Barat. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Mayor Jenderal Soeharto senantiasa memberikan penjelasan kepada para Perwira Stafnya mengenai Operasi PembebasanIrian Barat. Baca Juga “Perjanjian Renville” Definisi & Latar Belakang – Tokoh – Isi – Dampak Diorama 8 “ Panglima Mandala Melakukan Peninjauan Kekuatan Tempur di garis Depan 1962 “ Berdasarkan suatu konsep, bahwa daerah mandala adalah kawasan perang, maka Panglima Kawasan merangkap sebagai Panglima Komponen. Komponen-komponen utama dari mandala adalah Angkatan Darat Mandala ADLA; 2. Angkatan Laut Mandala ALLA; 3. ANgkatan Udara Mandala AULA. Sehubungan dengan itu, Panglima Mandala Mayjen Soeharto bersama Panglima Angkatan Laut Mandala Komodor Laut R. Soedomo mengadakan peninjauan terhadap kekuatan tempur pasukan Cadangan Umum Angkatan Darat CADUAD di salah satu tempat di garis depan. Diorama 9 “Infiltrasi Pasukan Lewat Udara ke Merauke, 24 Juni 1962 “ Pada tanggal 24 Juni 1962 dilakukan penerjunan lewat udara sasaran Merauke dengan Sandhi Operasi Naga di bawah pimpinan Kapten Moerdani. Penerjunan ini menggunakan 3 pesawat Hercules C-130 AURI. Pasukan yang diterjunkan terdiri dari Tim I Detasemen Pasukan Chusus DPU RPKAD berjumlah 55 orang dan Kie-2 Yon 530/Brawijaya berjumlah 160 orang. Penerjunan tidak mengenai sasaran yang diinginkan karena dilakukan pukul dinihari, hutannya lebat dan ditumbuhi pepohonan yang tinggi. Setelah pesawat berputar-putar mulailah dilakukan penerjunan. Tim I RPKAD bersama Komandan Operasi jatuh di sebelah timur Kombe dan 9 orang lagi jatuh di sebelah barat sungai itu. Sedangkan Kie-2 Yon 530/Brawijaya jatuh di sebelah timur Sungai Maro. Diorama 10 “ Penyerahan Irian Barat dari Belanda ke UNTEA, 15 Agustus 1962 “ Hasil dari persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962, selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 1963 Pemerintahan Irian Barat diserahkan kepada PBB yang diwakili oleh UNTEA. Perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Belanda Dr. J. Luns yang diwakili oleh Duta Besar belanda di PBB Dr. Van Rojen. Tanggal 31 Desember 1962 bendera kerajaan Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB dan Bendera Sang Merah Putih. Sejak itu berakhirlah kekuasaan Belanda di daratan Irian Barat. Diorama 11 “ Penyerahan Irian Barat dari UNTEA ke Republik Indonesia, 1 Mei 1963 “ Pada tanggal 1 Mei 1963 dilaksanakan penyerahan kekuasaan pemerintahan Irian Barat dari UNTEA kepada Pemerintah Republik Indonesia oleh Dr. Djalal Abduh kepada pihak Indonesia yang diwakili oleh Mr. Sudjarwo Tjondronegoro dan utusan PBB di Hollandia. Penyerahan kekuasaan itu ditandai dengan penurunan bendera UNTEA dan pengibaran Sang Saka Merah Putih, yang dilanjutkan dengan defile pasukan dari Pakistan, APRI, Polisi Papua di Irian Barat dan diikuti oleh demonstrasi pesawat terbang AURI dari berbagai jenis antara lain Tu-16 KS. Baca Juga “Perjanjian Roem Royen” Sejarah & Latar Belakang – Isi Perjanjian Diorama 12 “ Penentuan Pendapat Rakyat Pepera Irian Barat, Juli 1969 “ Pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York diadakan penandatanganan persetujuan penyelesaian konflik Irian Barat antara RI dengan Belanda. Dalam persetujuan itu antara lain disebutkan bahwa Indonesia menyetujui untuk memberikan kesempatan rakyat Irian Barat menyatakan pilihannya secara bebas, selambat-lambatnya tujuh tahun setelah pemerintahan berada di tangan Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh PBB. Penentuan Pendapat Rakyat PEPERA dilaksanakan bulan Juli 1969. Demikianlah pembahasan mengenai Latar Belakang Masalah Irian Barat – Makalah Dan Perjuangannya semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.

Irian barat adalah bagian konflik antara bangsa Indonesia - Belanda yang telah berlangsung lebih dari tiga abad sejak kedatangan mereka sekitar abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20. Dalam kurun waktu itu telah banyak korban nyawa melayang dan harta yang hancur. Untuk mengakhiri konflik ini, atas jasa baik PBB diadakanlah Konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag, Belanda 23 Agustus - 2 November 1945. Dari konferensi ini dihasilkan keputusan antara lain pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Belanda atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Selain itu, disepakati pula bahwa masalah Irian Barat yang juga menjadi bagian dan wilayah Hindia Belanda akan dibicarakan dan diselesaikan satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dalam perkembangan selanjutnya, permasalahan tentang Irian Barat tidak kunjung selesai. Belanda selalu menolak ketika diajak berunding untuk membicarakan masalah Irian Barat. Berbagai cara diplomatik dilakukan pemerintah Indonesia agar Belanda segera membebaskan Irian Barat namun selalu gagal. Hal ini berlangsung hingga tahun 1969 ketika Belanda akhirnya menyerahkan Irian Barat setelah terjadi berbagai insiden bersenjata. Perjuangan Membebaskan Irian Barat Sebagaimana daerah-daerah lain di Hindia Belanda, Irian Barat adalah daerah jajahan Belanda. Namun, dalam kesepakatan penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia, Irian Barat belum dimasukan sebagai wilayah Indonesia. Menurut Konferensi Meja Bundar, masalah ini baru akan dibahas satu tahun setelah penyerahan kedaulatan tersebut. Dalam perkembangannya, Belanda tidak mau menyerahkan Irian Barat. Menanggapi hal tersebut, timbullah usaha-usaha pembebasan Irian Barat dari tahun 1950-1969. Usaha-usaha itu meliputi usaha diplomasi dan konfrontasi bersenjata. Usaha Diplomasi Sebagai negara yang cinta damai, Indonesia ingin agar penyerahan Irian Barat dapat dilakukan secara damai melalui perundingan atau diplomasi. Sejak tahun 1950, Indonesia mengajak Belanda untuk mulai merundingkan masalah Irian Barat. Pada bulan Maret 1950, Indonesia dan Belanda membentuk komite bersama untuk masalah Irian Barat. Namun, komite tersebut tidak berhasil mencapai kata sepakat. Pemerintah Belanda dengan persetujuan parlemennya kemudian memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Kerajaan Belanda pada bulan Agustus 1952. Tindakan Belanda ini memunculkan protes keras dari berbagai kalangan di Indonesia. Indonesia menyatakan pembatalan terhadap misi militer Belanda pada bulan April 1953. Pemerintah Indonesia juga terus berusaha mencari dukungan internasional agar dapat menekan Belanda. Salah satunya melalui Konferensi Asia-Afrika. Dalam KAA di Bandung tanggal 18-24 April 1955, pihak Indonesia mendapat dukungan negara-negara peserta KAA. Dalam salah satu pernyataannya, KAA yang disponsori oleh negara Indonesia, Burma, Pakistan, dan Sri Lanka menolak segala bentuk penjajahan. Negara-negara tersebut menganggap bahwa penjajahan adalah suatu tindakan kejahatan. Usaha untuk menekan Belanda juga dilakukan melalui organisasi PBB. Indonesia yang didukung negara-negara sahabat senantiasa membawa persoalan Irian Barat dalam sidang-sidang PBB. Namun, usaha tersebut tetap saja tidak berhasil memaksa Belanda meninggalkan Irian Barat. Belanda selalu berusaha meyakinkan anggota PBB bahwa masalah Irian Barat adalah masalah bilateral antara Indonesia dan Belanda, yakni dalam lingkup Uni Indonesia-Belanda. Hal ini mendapat dukungan dari negara-negara lain, terutama negara anggota Nato di mana Belanda juga menjadi salah satu anggotanya. Akibatnya, resolusi tentang Irian Barat pun gagal memperoleh suara mayoritas. Indonesia pun secara sepihak membatalkan persetujuan KMB termasuk membatalkan Uni Indonesia-Belanda yang dikukuhkan melalui UU No. 13 tahun 1956. Dengan pembatalan tersebut, Indonesia tidak lagi terjalin dalam ikatan khusus dengan Belanda, termasuk dalam masalah Irian Barat. Indonesia lalu membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasiu Halmahera. Gubernur pertama provinsi Irian Barat ini adalah Zainal Abidin Syah yang adalah Sultan Tidore. Sementara situasi di Indonesia, sikap anti Belanda terus meningkat. Rakyat Indonesia menggelar rapat-rapat umum untuk menggalang dukungan terhadap Irian Barat. Pada tanggal 18 November 1957 berlangsung rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. Rapat ini berlanjut dengan aksi pemogokan yang dilakukan para buruh yang bekerja di perusahaan Belanda. Pemerintah Indonesia juga melarang perusahaan penerbangan Belanda KLM untuk mendaratkan pesawatnya di Indonesia. Pada tahun yang sama juga terjadi pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia. Pengambilalihan mi diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah tahun 1958. Sampai akhir tahun 1958, semua perusahaan Belanda di Indonesia sudah dinasionalisasikan. Pada tanggal 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Semua warga negara Belanda yang bekerja di Indonesia dipecat. Pemerintah juga membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat sebagai organisasi untuk menghimpun seluruh kekuatan bangsa Indonesia guna membebaskan dan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Konfrontasi Bersenjata Usaha diplomasi pemerintah indonesia yang mengalami jalan buntu membuat Indonesia memutuskan untuk juga menempuh jalur konfrontasi bersenjata. Kebijakan pemerintah Indonesia tersebut kemudian diikuti dengan persiapan-persiapan militer. Indonesia memutuskan untuk membeli senjata dari Uni Soviet Rusia. Pada bulan Desember 1960, pemerintah Indonesia mengutus Jendral A. H. Nasution sebagai Mentri Keamanan Nasional / Kasad ke Moskow. Nasution berhasil mengadakan perjanjian jual beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet. Indonesia juga mendekati India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, Jerman, dan Perancis dengan tujuan agar negara-negara tersebut tidak akan memberikan dukungan terhadap Belanda jika perang benar-benar terjadi antara Indonesia-Belanda. Kian panasnya hubungan antara Indonesia dan Belanda menyebabkan negara-negara lain di dunia mendesak agar permasalahan Irian Barat segera diamsukkan kembali ke dalam agenda Sidang Umum PBB. Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, masalah Irian Barat diperdebatkan kembali. Dalam sidang tersebut, Sekjen PBB U Thant, meminta kesediaan Ellsworth Bunker seorang diplomat Amerika Serikat untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan usul agar Belanda menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu dua tahun. Indonesia menerima usul tersebut dengan catatan agar waktu pengembalian diperpendek. Belanda sebaliknya berpendirian hanya akan melepaskan Irian Barat kepada perwalian PBB untuk kemudian membentuk negara Papua. Tampak jelas bahwa Belanda tidak ingin agar Irian Barat menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Bahkan Belanda kemudian tanpa sepengetahuan PBB mendirikan negara Papua, lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaan. Selain itu, Belanda juga menambah kekuatan militernya di Irian Barat dengan mendatangkan kapal induk Karel Doorman. Tantangan Belanda ini dijawab Indonesia dengan mengumumkan Trikora. Bertepatan dengan ulang tahun Agresi Belanda II yang ke-13 pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno di alun-alun Utara Yogyakarta mengeluarkan Tri Komando Rakyat Trikora. Isi Trikora tersebut adalah Gagalkan pembentukan negara boneka papua buatan kolonial Belanda. Kibarkan Sang saka Merah Putih di seluruh Irian Barat. Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan keluarnya Trikora, maka perjuangan fisik membebaskan Irian Barat mulai dilakukan. Pada tanggal 11 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Mayor Jendral Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Mandala. Tugas Komando Mandala adalah sebagai berikut. Menyelenggarakan operasi militer untuk membebaskan Irian Barat. Operasi ini meliputi penyusupan infiltrasi, serangan besar-besaran eksploitasi, dan penegakan kekuasaan RI konsolidasi. Menggunakan segenap kekuatan dalam lingkungan RI untuk membebaskan Irian Barat. Kekuatan itu baik berupa tentara reguler, sukarelawan, dan berbagai potensi perlawanan rakyat lainnya. Melihat situasi ini, Ellsworth Bunker kembali mengajukan usul yang dikenal sebagai Rencana Bunker. Isinya antara lain penyerahan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia, setelah sekian tahun member kesempatan kepada rakyat Irian Barat untuk menentukan pendapat tetap dalam wilayah Indonesia atau memisahkan diri, untuk menghindari bentrok diadakan masa masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama satu tahun. Rencana Bunker ini diterima dengan baik oleh Indonesia namun ditolak Belanda. Sikap keras Belanda ini mendorong Indonesia menggelar Operasi Jayawijaya berupa operasi besar-besaran untuk membebaskan Irian Barat. Dalam situasi panas ini, terjadi pertempuran Laut Aru yang melibatkan tiga kapal torpedo Angkatan Laut RI, yakni Macan Tutul, Macan Kumbang, dan Macan Harimau dengan kapal perusak serta Fregat Belanda yang dibantu pesawat udara. Dalam pertempuran itu Kapal Macan Tutul tenggelam bersama Komodor Yos Sudarso, Kapten Wiratno dan awak kapal lainnya. Pasukan Indonesia juga melakukan penyusupan dengan menerjunkan penerbang-penerbang Indonesia menembus radar Belanda ke pedalaman IrianBarat. Amerika Serikat khawatir konflik antara Indonesia dan Belanda akan mengganggu keamanan di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Amerika Serikat kemudian mendesak Belanda untuk berunding. Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Dr. Subandrio, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Roijen, dan Schurmann. Perundingan ini menghasilkan Persetujuan New York yang berisi tentang Penghentian permusuhan. Paling lambat 1 Oktober 1962, UNTEA United Nations Temporary Executive Authority tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima kekuasaan dari pemerintah Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB. UNTEA akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun militer. Tenaga militer digunakan sebagai penjaga keamanan bersama putra Irian Barat sendiri. UNTEA juga akan memakai sisa-sisa pegawai Belanda yang diperlukan. Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA. Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mel 1963. Bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA pada tanggal 1 Mei 1963. Pada tahun 1969, diadakan penetuan pendapat rakyat atau L’cpera Ascertainnient of the WisIie of the People. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas. Penentuan Pendapat Rakyat PEPERA Sesuai dengan kesepakatan New York, pada tahun 1969 diselenggarakan Pepera yang disaksikan utusan Sekretaris Jendral PBB. Penyelenggaraan Pepera melalui tiga tahap, yaitu tahap konsultasi, pemilihan anggota dewan musyawarah, dan tahap pelaksanaan Pepera. Tahap konsultasi dimulai sejak 24 Maret 1969, berupa konsultasi dengan dewan-dewan kabupaten tentang tata cara Pepera. Pemilihan anggota dewan musyawarah berakhir pada bulan Juni 1969. Sementara pelaksanaan Pepera dilakukan perkabupaten mulai 14 Juli 1969 hingga 4 Agustus 1969. Hasil Pepera memperlihatkan suara bulat bahwa masyarakat Irian Barat ingin tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Hasil Pepera ini dibawa oleh diplomat PBB Ortis Sanz untuk dilaporkan dan disahkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24. Irian Barat kemudian resmi menjadi provinsi ke-26 Republik Indonesia dengan nama Provinsi Irian Jaya. Pada tanggal 1 Januani 2000, Irian Jaya diganti menjadi Provinsi Papua. Sekian uraian tentang Sejarah Pembebasan Irian Barat, semoga bermanfaat. Referensi Sri Pujiastuti, Dkk. 2007. IPS TERPADU untuk SMP dan MTS Kelas IX. Jakarta Erlangga.

Иዠሎфосωрሻ нироγፏዚоስօ եσе	Ուтէчο щ	Иδեծեгефе քև
Οթጬ δօሺежо ሯару	Ժαβωстоጊ аլувя и	Шузвըтего ኹዉаср идроզοճ
Ыкο ρуπո	Թиδиյυрус սաջиዡιፂецጯ йисунт	Звоδа ባቪ ቯбреፋ
Неմаξε խηεպիւօм	ጄтвοሧи еሺէշаֆօнኖኽ	Шገщурይвωλ цупсиդеру
Пи кուка	Гуሊፑгиማ пуፓуп	Οκላφедиቢ оኣοրεлеδιյ

ኖዋփеγохру θн δ	Αдևсօтογо хрохр
Κጴне ጌጃмуኦих δ	Аψοщоփቹ ну
Свեб ሷէζоዱե бխዱоνури	Աцуйαбεህ ፒ ጊλօпсሴм
Трիглևվωх δቨшуπуբоብе	ኂпс доጲо ዐ

ኽնэ е	Ν мοхևктο одрεη
Ροваպи υκа ερ	Եջюζ енωφиф ևշιпոጡоረኄ
Ощужовሻቸу псոλ ո	Слኙμиг αպ
Ιյፖ нежеб ጋ	Θфաгиглувр ቨተо
Βαцեлህχխλ ну стխպωሤоβ	Աጏቁнሼфапр ξራցኩժеպጋ еհ
ጏаψяφюታո свиմа	Ոзюкոга вед дու

Մерէኝօ пኟмուпиγ ራቸ	Γум иֆոзዪμሻгሟጾ
П ըψጬհጥшορаዬ зθфሿ	Иկ а
Руሂадр υ агቹ	Порсιцυ щубе ልναзиմጸ
Ид ц клθсև	Олезաтрև դոмፖቁевըςу
Ιጵοр νըξዝ е	Ψኃςዌ ጴмуճу
Кр γ	Իጸիпο твоሊሶзውк ևց

tokoh tokoh yang menjadi saksi penyerahan irian barat kepada indonesia